MENDALAMI akan pernyataan sumber di Kementerian Agraria, dan bila me-review jauh ke belakang, mengingatkan kita atas kasus yang pernah mencuat di Pulau Rempang dan Galang (Relang).

Kasus yang melibatkan oknum pejabat Otorita Batam (OB), Pemko Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG), Grup Artha Graha.

Berawal dari Nota Kesepahaman (NK) antara Pemko dengan PT MEG, 26 Agustus 2004 rencana pembangunan Kota Wisata di tiga pulau, yakni Rempang, Galang, dan Sempoko.
Dalam NK ditulis, PT MEG akan mengembangkan pulau seluas 17 ribu hektare itu dengan masa konsesi selama 80 tahun.

Sementara perusahaan pengelolanya ditengarai membawa nama Tomy Winata.

Untuk landasan hukum rencana pembangunan proyek besar itu, diterbitkan Perda Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) No 17 Tahun 2001 oleh Pemko Batam. Dan kemudian dirubah dengan Perdata No 3 Tahun 2003:

Berdasar Perda KWTE inilah, keluar izin dari Pemko Batam untuk PT MEG.

Rencana proyek itu pun menjadi blunder karena diterpa kasus berskala nasional. Penyebabnya, proyek itu diduga sarat nuansa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Kasus itu disebut melibatkan beberapa pejabat di Jakarta.
Kemudian sempat ditangani oleh Mabes Polri dalam kategori lidik. Tapi kemudian senyap tak dilanjutkan.