Studi Kelayakan Jembatan Selat Sunda yang Penuh Kontroversi

10 April 2020   15:03 Diperbarui: 10 April 2020   15:13

Jembatan Selat Sunda (JSS) adalah salah satu proyek besar pembangunan jembatan yang melintasi Selat Sunda sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra. Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sebenarnya bukan gagasan baru. Gagasan untuk menghubungkan Sumatera dan Jawa yang terpisahkan oleh Selat Sunda sudah muncul sejak tahun 1960. Karena kondisi ekonomi negara tidak mendukung, ide brillian ini tidak dapat direalisasikan. Wacana mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) kembali mencuat lagi setelah beberapa tahun tenggelam.

Pengusaha di bawah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan kembali wacana pembangunan jembatan tersebut. Alasan mereka memang cukup relevan dengan kondisi infrastruktur terkini. Rampungnya Jalan Tol Bakauheni-Palembang yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera membuat pasokan arus barang dan orang ke penyeberangan Merak-Bakeuheni diproyeksikan akan meningkat pesat pada masa mendatang. Kondisi itu bila tak diantisipasi sejak dini maka bakal jadi persoalan baru.

Meskipun sudah terdapat hasil uji studi kelayakan, ditambah lagi dengan kebutuhan transportasi yang sangat besar antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra, hingga tahun 2020 belum ditemukan titik terang pelaksanaan pembangunan, karena Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo, “menolak” pembangunan jembatan ini dengan alasan karena jika jembatan ini dibangun, kesejahteraan rakyat sekitar Merak dan Bakauheni akan menjadi sulit tercapai.

Misalnya harga tanah akan naik berkali-kali lipat dari harga semula dan masyarakat sekitar pelabuhan tidak bisa lagi membuka usaha di pelabuhan karena lalu lintas yang semula masih melalui kapal laut di pelabuhan (Merak dan Bakauheni) akan beralih menggunakan Jembatan Selat Sunda, karena pasti lebih cepat dan biaya transportasi antar pulau menjadi lebih murah, terutama jika Jalan Tol Trans-Sumatra dan Jalan Tol Trans-Jawa tersambung seluruhnya. Ditambah lagi, jika memang tetap dibangun, perkembangan ekonomi Indonesia seolah-olah terpusat hanya pada Pulau Sumatra, Jawa, dan Bali .

Jembatan Selat Sunda merupakan sebuah mega proyek yang tentunya akan memerlukan perencanaan yang matang agar jembatan ini dapat direalisasikan. Salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan jembatan ini adalah studi kelayakan. Studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil.

Tentu saja semakin besar proyek yang akan dijalankan, semakin luas dampak yang terjadi (Afandi, 2009). Dampak yang dimaksud ini dapat berupa dampak ekonomis dan dapat juga dampak yang bersifat sosial, sehingga analisis kelayakan ini dilengkapi dengan analisis yang disebut analisis manfaat dan pengorbanan (cost and benefit analysis) termasuk di dalamnya semua manfaat dan pengorbanan sosial (social cost and social benefit).

Studi kelayakan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari keterlanjuran investasi yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Biaya yang dikeluarkan pada suatu studi kelayakan relatif kecil dibandingkan dengan risiko kegiatan suatu proyek yang menyangkut investasi dalam jumlah besar (Subagyo, 2008). Penilaian terhadap keadaan dan proyek suatu proyek investasi dilakukan atas dasar kriteria-kriteria yang bisa mempertimbangkan manfaat dari proyek bagi perusahaan, dan bisa juga dengan memperhatikan aspek yang lebih luas (Widiyanthi, 2007).  Dalam pembangunan proyek jembatan, peninjauan dilakukan dari berbagai segi yaitu :

• Segi teknis membahas masalah teknis, seperti pemilihan jenis konstruksi, persyaratan umum, bahan dan pekerjaan serta kemungkinan pekerjaan konstruksi bertahap dan meningkat;
• Segi pengelolaan membahas tata cara pengelolaan proyek selama masa pelayanan, antara lain tata cara pemeliharaan proyek;
• Segi keuangan membahas biaya yang digunakan untuk pembangunan maupun pengelolaan selanjutnya;
• Segi ekonomis membahas aspek untung rugi yang perlu diperhitungkan.

Keadaan sosial dan budaya masyarakat setempat merupakan aspek yang perlu diperhatikan dan perlu dipelajari selama pengamatan berlangsung. Dalam tahap ini dapat diperoleh alternative desain, sehingga didapat gambaran untuk memilih perencanaan yang paling ekonomis.

Dalam sebuah studi kelayakan ditentukan juga oleh faktor masa konsesi. Masa konsesi adalah jangka waktu dimana investor dan pemilik aset masih terikat dengan perjanjian bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain yang tercantum di dalam perjanjian KSO (Kerjasama Operasi). Dalam penelitian ini, masa konsesi jembatan Selat Sunda diasumsikan selama 25, 50, 75, 100,150 dan 200 tahun dihitung dari proses perencanaan yang dimulai pada tahun 2020.

Dalam segi ekonomi ada kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial. Kelayakan ekonomi bertujuan untuk meninjau efisiensi ekonomi (pengurangan biaya transportasi) sedangkan kelayakan finansial bertujuan untuk meninjau pengembalian dan keuntungan investasi.

Dalam segi hukum, jika kita menilik perpres yang mengatur JSS, keikutsertaan pejabat daerah, perbedaan pendapat di tingkat menteri, dan juga inisiatif yang demikian menggebu dari swasta. Maka sejatinya, masing-masing aktor kebijakan tersebut sedang memainkan peran agar kepentingan mereka dimenangkan. Bagi para pebisnis, mereka jelas sudah memperhitungkan untung dan rugi ketika mengajukan inisiatif proyek.

Karena bagi pebisnis, konsesi lahan di Banten dan Lampung kemungkinan akan memberikan keuntungan yang menjanjikan. Apalagi bila konsesi lahan tersebut, juga berkaitan dengan konsesi pertambangan. Maka bisa jadi keuntungan akan berlipat-lipat. Meski jalan tol JSS dianggap kurang menjanjikan, tapi bagaimanapun juga bisnis jalan tol tetap menjanjikan keuntungan. Dan, kesemua itu bagi pebisnis, apabila ia mendapatkan proyek sebesar JSS, secara otomatis akan meningkatkan prestige bisnisnya dimata funding dan pesaing.

Bagi pejabat, kepentingan dalam program pembangunan seperti itu ada yang berhubungan langsung dengan jabatan mereka, tetapi bagi banyak pejabat, program tersebut juga menjanjikan kepentingan pribadi. Dalam kerangka politik birokratik, keberhasilan meraih pemasukan dana semaksimal mungkin dari berbagai sumber tidak hanya sebagai modal untuk memperlancar pembangunan yang dikelolanya, melainkan juga telah menjadi tolok ukur tidak resmi yang disepakati untuk memperlihatkan prestasi, baik oleh pejabat yang bersangkutan maupun oleh atasan.

Terlepas itu semua, sebenarnya JSS masih harus dipertimbangkan ulang, agar masyarakat tidak diberi ilusi yang berlebihan dampak positif dari JSS. Karena pengalaman pembukaan jembatan suramadu selama 3,5 tahun, ternyata tidak terlalu menggairahkan ekonomi Madura. Hal itu terjadi lantaran investor belum melihat Madura, sebagai daerah yang menarik bagi investasi.

Faktor kurangnya air bersih, listrik, dan transportasi menjadi penyebabnya. Madura lebih membutuhkan peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, revitalisasi perkeretaapian yang mati sejak 20 tahun lalu. Pelajaran jembatan suramadu di atas, sebaiknya dipelajari para pembuat kebijakan sehingga rakyat tidak menjadi korban hanya untuk kepentingan elit tertentu.

Bathoro, A. 2016. Pembangunan Kemaritiman dan Pesisir Studi Kasus: Analisis Kebijakan Jembatan Selat Sunda Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011. Jurnal Selat, 3(2), 451-462.

Sherla, F. A., Suangga, M. 2015. Kajian Kelayakan Finansial Jembatan Selat Sunda. Undergraduate thesis, Binus.

Sutika, I. K., Wiksuana, I. G., dan Artini, L. G. S. 2017. Studi Kelayakan Pembangunan Pusat Perbelanjaan Cokroaminoto. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

 

sumber: https://www.kompasiana.com/imaduddinkamalthoriq5443/5e90285fd541df74971ee1b2/studi-kelayakan-jembatan-selat-sunda-yang-penuh-kontroversi?page=2