Proyek Jembatan Selat Sunda Diangkat Lagi, Ini Respons Menteri PUPR

Maulandy Rizky Bayu Kencana – 12 Jun 2019, 17:23 WIB

Liputan6.com, Jakarta – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) beberapa waktu lalu kembali mengangkat wacana pembangunan proyek Jembatan Selat Sundayang sempat masuk ke dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Inisiasi proyek Jembatan Selat Sunda dinilai penting untuk mempermudah pasokan barang dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya, yang saat ini bergantung dari pergerakan kapal penyeberangan Merak-Bakauheni.

Usulan ini rupanya turut disambut baik oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaldi, yang menganggap keberadaan jembatan tersebut dapat menumbuhkan pergerakan ekonomi dan mempersingkat waktu tempuh antara kedua pulau besar itu. 

Lalu, apa tanggapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku pihak yang mengepalai usulan mega proyek nasional?

Dia mengatakan, ide tersebut belum sampai kepada pemerintah, utamanya Kementerian PUPR dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

“Belum ada. Tentunya kami harus bicara dengan Bappenas itu. Kami belum terima usulan itu,” ujar dia selepas rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Basuki juga menyatakan, tanpa kehadiran Jembatan Selat Sunda pun pergerakan di Selat Sunda saat ini sudah mampu difasilitasi oleh kapal penyeberangan yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

“Sementara ini kalau dengan kapal-kapal yang sudah diperbaharui sudah memadai,” ujar Basuki.

JSS Ditangguhkan, Jokowi Prioritas ke Pelabuhan Merak-Bakauheni

Sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menangguhkan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) senilai Rp 200 triliun. Sebagai gantinya, Kabinet Kerja akan mengembangkan infrastruktur pelabuhan Merak-Bakauheni, Lampung.

Demikian disampaikan Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo usai Konferensi Pers Percepatan Pembangunan Infrastruktur Lampung dan Sumatera Selatan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 23 Februari 2015.

Ridho memastikan, proyek pembangunan JSS ditunda di era pemerintahan Jokowi sesuai dengan program Nawacita yang akan memperkuat sektor maritim di Indonesia.

“JSS enggak (perlu dibangun), kalau misalnya penyeberangan Merak-Bakauheni lancar, buat apa dibangun JSS,” ujarnya. 

Menurut dia, pemerintah provinsi Lampung akan memaksimalkan potensi penyeberangan Merak-Bakauheni untuk memperlancar arus penumpang dan barang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera.  

“Yang penting sarana pengangkutan lancar, memuaskan, apalagi disambung dengan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, dari Bakauheni (Lampung) sampai Tanjung Siapi-api,” papar Ridho. 

Gubernur termuda ini mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dua tim yang ditugaskan untuk mematok jalan pada proyek pembangunan tol Bakauheni-Terbanggi Besar. Dalam setiap tahapan atau seksi, Ridho mengaku, akan langsung melakukan konstruksi jalan bebas hambatan tersebut.

“Target dari pemerintah pusat satu sampai dua bulan ini. Kita akan kejar terus dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujar Ridho.

sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3988210/proyek-jembatan-selat-sunda-diangkat-lagi-ini-respons-menteri-pupr