Foto: Kepala Staff Presiden RI Moeldoko. Reuters/Willy Kurniawan
Jakarta, CNBC Indonesia – Wacana mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) kembali muncul setelah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pembangunan JSS.
Alasannya mereka cukup sederhana. Keberadaan JSS untuk memperlancar arus barang dan orang usai tersambungnya tol di Jawa dan Sumatera.
Namun, ‘gorengan’ wacana ini masih punya banyak persoalan yang tentu jadi batu sandungan, dari hal teknis, keamanan, sampai politis ihwal prioritas pemerataan pembangunan timur dan barat.
Alasannya mereka cukup sederhana. Keberadaan JSS untuk memperlancar arus barang dan orang usai tersambungnya tol di Jawa dan Sumatera.
Namun, ‘gorengan’ wacana ini masih punya banyak persoalan yang tentu jadi batu sandungan, dari hal teknis, keamanan, sampai politis ihwal prioritas pemerataan pembangunan timur dan barat.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pembangunan JSS memang sudah dikaji secara teknis melalui sebuah tim independen. Namun, kajian saja tidak cukup untuk merealisasikan proyek tersebut.
“Kajian tidak cukup dari sisi teknikal, dari sisi bagaimana pengaruhnya ke gempa, arus, angin, dan sebagainya,” kata Moeldoko di kompleks kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
“Tapi kajian komprehensif bagaimana tinjauan dari sisi pertahanan keamanan, tinjauan dari sisi pengaruh lingkungan strategiknya seperti apa dan sebagainya. Jadi mungkin perlu waktu yang lebih dalam lagi,” jelasnya.
“Kajian tidak cukup dari sisi teknikal, dari sisi bagaimana pengaruhnya ke gempa, arus, angin, dan sebagainya,” kata Moeldoko di kompleks kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
“Tapi kajian komprehensif bagaimana tinjauan dari sisi pertahanan keamanan, tinjauan dari sisi pengaruh lingkungan strategiknya seperti apa dan sebagainya. Jadi mungkin perlu waktu yang lebih dalam lagi,” jelasnya.
Pemerintah pernah bercita-cita membuat Jawa dan Sumatra tersambung jembatan. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sempat ada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memasukkan JSS dalam satu paket pembangunan koridor di Sumatra.
Namun, pada awal 2016 lalu pemerintahan Jokowi menunda proyek JSS. Ekonom Faisal Basri secara tegas berpendapat proyek jalan tol Trans-Sumatra sepanjang lebih dari 2.000 km pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proyek JSS.
Faisal sempat menganggap pemerintah sesat pikir bila menunda atau membatalkan JSS tapi malah membangun jalan tol Trans-Sumatra. Namun, saat itu jalan tol Trans-Sumatra belum terbangun, dan jalan tol Trans Jawa belum tersambung penuh, yang terjadi kini sebaliknya.
Namun, pada awal 2016 lalu pemerintahan Jokowi menunda proyek JSS. Ekonom Faisal Basri secara tegas berpendapat proyek jalan tol Trans-Sumatra sepanjang lebih dari 2.000 km pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proyek JSS.
Faisal sempat menganggap pemerintah sesat pikir bila menunda atau membatalkan JSS tapi malah membangun jalan tol Trans-Sumatra. Namun, saat itu jalan tol Trans-Sumatra belum terbangun, dan jalan tol Trans Jawa belum tersambung penuh, yang terjadi kini sebaliknya.
Menurut Moeldoko, dibutuhkan kajian yang betul-betul komprehensif untuk benar-benar merealisasikan JSS menjadi kenyataan. Apalagi, menggabungkan pulau antar pulau bukan perkara mudah.
“Tidak cukup mengkonektivitaskan, apalagi antar pulau seperti itu. Ya itu hanya dari sisi teknikal, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan,” tegasnya. (hoi/hoi)
“Tidak cukup mengkonektivitaskan, apalagi antar pulau seperti itu. Ya itu hanya dari sisi teknikal, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan,” tegasnya. (hoi/hoi)
sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190702113525-4-82081/jembatan-selat-sunda-digoreng-moeldoko-masih-perlu-waktu
More Stories
HUT ke-2 BSS, Wali Kota Serang Harap Bikers Sadulur Sabatur Terus Berkiprah dalam Kegiatan Sosial
Walikota Serang Mengaku Terkejut dengan Aktivitas Sosial Bikers Sadulur Sabatur, Tapi Banyak Anggota Sepuh
Ulang Tahun Ke-2, Bikers Sadulur Sabatur (BSS)