Jembatan Selat Sunda Bergaung Kembali, Akademisi: Berdayakan Insinyur Indonesia!

Sehingga, jika dibuka arsip tahapan pembangunan JSS yang dulu pernah digagas dan diharapkan bisa beroperasi tahun 2021, ternyata tarif JSS berkisar Rp800 ribu.

Maka, jika dibandingkan dengan tarif penyeberangan saat ini, selisihnya hanya sedikit. Terlebih, banyak yang mampu menyeberang dengan tarif sebesar itu di pelabuhan eksekutif.

”Artinya, apabila ada JSS dengan tarif Rp800 ribu dari proyeksi investor saat itu, berarti JSS akan banyak penggunanya,” ujarnya kepada Rilis.id.

Ini menandakan, lanjut dia, proyeksi ekonomi dan dan penggunanya memang sangat tinggi dan ada domainnya.

Selain itu, apabila dilihat dari jumlah penduduk yang mana Pulau Jawa ada 150 juta jiwa, dan Pulau Sumatera sekitar 50 juta jiwa, maka dengan jumlah 200 juta jiwa tentu membutuhkan konektifitas yang baik.

”Dan kalau antara kedua pulau ini ingin dinteraksikan lebih erat lagi, maka JSS adalah salah satu solusinya!” nilainya.

Menurutnya, interaksi antar kedua pulau memang sudah ada, hanya saja lebih didominasi pada sektoralnya sendiri atau areanya sendiri. Di mana, Pulau Jawa berkembang dengan ekonominya sendiri, pun Sumatera.

Sementara, ikatan erat antara keduanya masih sangat kecil, karena hanya dilayani dengan penyeberangan dan layanan terbatas. Ditambah angkutan udara dengan volume orang yang ingin menyeberang juga terbatas.

Doktor Bidang Urban Planning ini menilai, apabila melihat background tersebut, sesungguhnya gagasan untuk mengembang JSS sangat terbuka untuk saat ini. Dan sejak lama memang banyak pihak yang mendukung pembangunan JSS. Kendati dahulu ia memandang memang ada skema yang tidak selesai di pusat.

Seperti, apakah menggunakan dana investor murni? Atau menggunakan dana pemerintah? Atau mengunakan utang pemerintah? Atau kerjasama antara pemerintah dengan swasta?

”Skema ini menurut saya yang dulu tidak selesai, tarik ulur begitu saja. Waktu tahap awal investor sudah siap dengan investasi dengan dana Rp100 triliun. Tetapi sampai Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) naik menjadi Rp200 triliun untuk biaya pembangunan JSS,” paparnya.

Ia menjelaskan, semakin tinggi biaya investasi maka semakin besar juga tanggungan resiko. Tetapi selama skema yang dibuat untuk membangun JSS itu tidak memberatkan masyarakat dan juga negara, ia sangat mendukung untuk pembangunannya dilanjutkan.

”Dengan catatan tidak merugikan negara dan masyarakat! Saya menilai JSS harus segera direalisasikan,” harapnya.

Tetapi, lanjut alumni Graduate School of Environmental Engineering, The University of Kitakyushu, Jepang ini, apabila pembangunan JSS direalisasikan, seluruh anak bangsa dan juga SDM di Indonesia harus mendominasi dalam perencanaan sampai tahapan pelaksanaannya.

Bila nanti ada supervisi dari beberapa negara, terutama kontraktor dan ahli, konteksnya hanya melakukan supervisi, jangan sampai terjadi seperti pembangunan Jembatan Suramadu dan juga pembangunan lainnya di Indonesia yang menggunakan tenaga dari luar.

”Kita ingin pembangunan JSS ini, menggunakan SDM dari Indonesia tetapi disupervisi dari luar. Berdayakan para insinyur Indonesia, saya yakin mereka siap membantu!” yakinnya.

Apalagi, lanjut dia, laboratorium almarhum Prof. Wiratman sudah sangat baik. Kalau dapat dikolaborasikan antara ahli yang dimiliki Itera, ITB, UI, Undip, UGM serta perguruan tinggi lainnya diberdayakan, ia menilai hal tersebut sangat amat baik.

Ia juga menilai, JSS ini bukan hanya untuk penyeberangan orang saja, tapi perlu ada sinkronisasi jalur kereta api, pipa listrik, termasuk berapa rencana membangun tourism stage di beberapa pulau yang dilalui.

Menurutnya, pembangunan ini sudah kontekstual saat ini. Apalagi infrastruktur lainnya sudah mulai dibangun walaupun belum selesai karena membutuhkan waktu. Seperti jalan tol Sumatera dan Jawa. Jalur kereta api di Kalimantan dan Sulawesi yang sudah di bangun.

”Jadi sudah saatnya membangun infrastruktur skala besar lagi. Dan bukan hanya Sumatera serta Jawa saja, Jawa-Bali juga harus bisa dihubungkan,” katanya.

Terkait caranya, ia yakin pemerintah punya skema-skema internasional yang tidak merugikan negara dan masyarakat.

”Dan saya tegaskan lagi, SDM kita sudah sangat siap untuk merealisasikannya. Insinyur di Itera, ITB, serta perguruan tinggi lainnya di Indonesia sudah sangat mumpuni untuk membantu,” pungkasnya.(*)