Gendo Sayangkan Megawati Tak Bisa Tegas Tolak Reklamasi Teluk Benoa

suluhbali.co

30-11-2015

SULUHBALI, Denpasar – Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di depan wartawan, Minggu (22/11/2015) lalu di kantor DPD PDI-P Bali memberi pernyataan soal reklamasi Teluk Benoa boleh saja dilakukan, asal ada AMDAL yang memadai dan memperhatikan lingkungan secara spesifik. Bahkan Megawati mengingatkan wartawan, jangan sampai dirinya ditulis tidak setuju reklamasi.

Pernyataan ini menuai kritikan dari pentolan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) Wayan Gendo Suardana, seperti yang disampaikannya saat ditemui di sebuah acara oleh www.suluhbali.co di Denpasar, Minggu (29/11/2015).

Menurut Gendo pernyataan yang disampaikan Megawati yang tidak secara tegas menolak reklamasi Teluk Benoa dan bahkan ada kesan mendukung rencana reklamasi Teluk Benoa, bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan bagi masyarakat Bali yang menolak reklamasi.

“Ini kan bermula dari pernyataan Megawati tidak secara tegas menolak reklamasi. Bagi saya statemen ini bukan merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi saya. Kualifikasi kasus reklamasi Teluk Benoa inikan merupakan kualifikasi kasus yang sangat besar dan melibatkan aktor-aktor yang luar biasa. Kasus reklamasi Teluk Benoa sudah ada sejak zamannya SBY, jadi melihat kualitas kasusnya yang seperti itu yang melibatkan aktor aktor yang sangat besar (Presiden) dan melibatkan hampir semua politisi itu akan mencari ruang yang aman. Sehingga bagi saya pernyataan Megawati ini tidak mengejutkan,” ujar Gendo, apalagi tanda-tanda netral, atau cenderung mendukung reklamasi Teluk Benoa sudah ditunjukan dari statement Ketua DPD PDI-P Bali Wayan Koster.

Mendulang Suara

Saat ditanya bahwa PDI-P saat Pileg dan Pilpres sangat kuat menggunakan isu Reklamasi Teluk Benoa untuk mendulang suara, namun sekarang hampir tak terdengar suaranya. Menurut Dewan Daerah Walhi ini sudah bisa diprediksi, karena semua berusaha mencari aman, karena persoalan reklamasi kan memiliki kompleksitas yang tinggi.

Namun bagaimana pun juga, kata Gendo, pernyataan Megawati itu sangat disayangkan karena sebagai partai yang sering melakukan seremonial politik di Bali, seperti kongres yang sudah digelar di Bali sehingga bisa menjaring kepercayaan dari masyarakat Bali dan mendapat dukungan yang penuh dari masyarakat Bali.

Kata Gendo, dukungan masyarakat kepada PDIP itu justru dengan harapan bahwa ketika Jokowi naik menjadi Presiden maka rencana reklamasi Teluk Benoa pun bisa dibatalkan. Namun sampai sekarang persoalan ini tidak ada dikomunikasikan oleh PDI-P pada Presiden yang diharapkan bisa mencabut Perpres no 41 tahun 2014. Malah muncul pernyataan dari Megawati yang berada dalam posisi netral.

Gendo menambahkan bahwa sesungguhnya mayoritas masyarakat Bali itu menolak reklamasi Teluk Benoa. “Bagaimana cara ujinya (mayoritas masyarakat yang tolak, red), ya sederhana aja yaitu pada saat pilkada serentak ini banya kandidat yang maju, baik dari Denpasar dan Badung hampir semuanya menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, padahal sebelumnya mereka itu getol mendukung reklamasi,” sambung Gendo.

Gendo menjelaskan bahwa logika berpikir masyarakat dalam melihat reklamasi itu sangat merugikan dan membahayakan masyarakat Bali sendiri. Dari nalar masyarakat ini, kata Gendo, sudah jelas bahwa yang menolak reklamasi ini adalah mayoritas. Sementara itu, kata dia bahwa banyak politisi yang mengabaikan aspirasi masyarakat bali yang tolak reklamasi.

Karena itu, seharusnya PDI-P sebagai partai terbesar dengan perolehan suara terbesar di Bali, bukan memposisikan dirinya ‘Netral’ seperti saat ini. Harusnya partai ini kata Gendo berani membatalkan upaya reklamasi Teluk Benoa.

Sekarang biarlah publik yang menilai dan memberi hukuman politik pada PDI-P, baik pada partai dan kader kadernya. Sedangkan Gendo bertekad terus berjuang untuk membatalkan Reklamasi Teluk Benoa.

Sekali lagi, figur Ibu Megawati yang saya harapkan bisa tegas pada penolakan Reklamasi Teluk Benoa, malah muncul muncul sebagai figur yang seolah-olah netral dan menunggu kajian. Sementara itu Megawati menutup mata terhadap manipulasi dalam persoalan-persoalan ini. Buktinya ijinnya muncul tiba-tiba, Perpres No 41 tahun 2014 yang seperti dipaksakan. Dan jangan-jangan nanti AMDAL yang ditunggu-tunggu Ibu Megawati muncul dengan penuh rekayasa. (SB – Rio)