Bogor Krisis Ruang Isolasi

3 Desember 2020

BERDASARKAN data Dinkes Kota Bogor pada Selasa (1/12), dari 21 rumah sakit rujukan, jumlah tempat tidur isolasi sebanyak 464 unit dengan ICU 20 unit. Dari angka itu terisi 376 tempat tidur atau 81 persen dan tempat tidur ICU sebesar 90 persen atau terisi 19 pasien.

Sedangkan di Pusat isolasi BNN Lido, dengan kapasitas 100 tempat tidur, terisi 50 per­sen. ”Grafik kenaikannya tinggi sekali, di 21 rumah sakit rujukan di atas 50 persen atau hampir penuh,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, Rabu (2/12).

Ia menyebutkan, saat ini Sat­gas sangat intens berkoordi­nasi dengan rumah sakit ruju­kan untuk memastikan keter­sediaan tempat tidur isolasi dan penanganan pasien Covid-19 di Kota Bogor. ”Kita sedang koordinasi untuk menjadikan salah satu rumah sakit khusus menangani pasien Covid-19,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Din­kes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, didampingi jajarannya meminta rumah sakit rujukan Covid-19 yang telah ditunjuk Pemkot Bogor maupun Pe­merintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kapasitas tem­pat isolasi dan ICU. Sebab, di Kota Bogor jumlahnya masih sangat terbatas.

Tercatat ada 21 ruang ICU atau 11 persen dari total seluruh rumah sakit. Untuk itu, pihaknya meminta hal tersebut perlu ditingkatkan. ”Tren yang ada meningkat terus, karena kita harus me­ningkatkan kapasitas tempat isolasi dan ICU. Rumah sakit diharapkan kerja samanya dalam meng-update secara real time tentang keterisian tempat tidur untuk memuda­hkan dalam mengatur,” kata­nya.

Terpisah, Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Chai­dir, menerangkan, dari 120 tempat tidur yang disediakan khusus pasien Covid-19, saat ini sudah terisi 92 tempat tidur. Kondisi ini membuat tenaga kesehatan (nakes) yang be­kerja di RSUD Kota Bogor ber­tumbangan. ”Untuk kasur Covid-19 sekarang sudah te­risi 92 unit. Sebenarnya kapa­sitas kita sudah menyediakan 120 kasur, tapi karena tenaga kita dari tujuh bulan ini terus-menerus, tidak berhenti-hen­ti bekerja, ya mulai ber­tumbangan lah satu per satu. Tapi masih bisa kita atasi,” kata Ilham.

Untuk itu, Ilham mengaku sudah menambah jumlah nakes di RSUD dengan proses yang sudah diatur melalui BLUD. Sehingga saat ini jum­lah nakes di RSUD Kota Bogor sekitar seribu pegawai. Namun khusus yang menangani Co­vid-19 ada 235 orang dan akan menambah 100 nakes lagi. ”Kalau kita mengajukan dari ASN itu cukup lama prosesnya. Jadi, mau nggak mau kita ha­rus gerak cepat. Seperti tadi pesan pak wali untuk mem­persiapkan pada situasi ter­buruk atau worst situation,” ungkapnya.

Serupa terjadi di Kabupaten Bogor. Tingginya penambahan kasus positif Covid-19 di Ka­bupaten Bogor, membuat Pe­merintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mesti mengambil lang­kah cepat untuk mengatasi potensi over kapasitas ruang isolasi penanganan Covid-19.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, Irwan Pur­nawan, mengatakan, sampai saat ini ketersediaan ruang isolasi penanganan Covid-19 mencapai 74,76 persen dari total 970 ruang rawat yang ter­sebar di 29 rumah sakit rujukan. ”Dari 29 rumah sakit rujukan kita punya ruang khusus Co­vid-19 sebanyak 970 kamar dan yang sudah terisi 700 kamar. Artinya sudah terisi sekitar 74,76 persen,” katanya kepada awak media, Rabu (2/12).

Angka tersebut dipastikan bakal berubah, mengingat penambahan maupun pengu­rangan kasus positif Covid-19 terus terjadi. ”Kemungkinan penambahan dan pengurang­an bisa saja terjadi, makanya kita harus siap,” katanya.

Meski begitu, jumlah terse­but belum termasuk ruang isolasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPS­DM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ke­mang dan Gedung Pusdiklat milik Arta Graha Peduli di kawasan Cibogo, Puncak, Kabupaten Bogor.

”Sebanyak 970 ini belum ter­masuk di Kemang dan di Ci­bogo Puncak. Yang Kemang ada 84 ruangan khusus OPD dan PDP, sementara yang di Cibogo Puncak kita punya 66 kamar untuk pasien OTG Co­vid-19. Kalau yang 66 di Ci­bogo belum kita gunakan, karena sedang tahap persiapan sarana dan prasarananya,” be­bernya. Sementara itu, Mana­jer Operasional Pusat Isolasi Covid-19 Kabupaten Bogor, Ongko Priyanto, mengatakan, dari 84 ruangan isolasi di BPS­DM Kemendagri Kemang baru terisi 39 orang. ”Itu data pada Selasa (1/12) ya,” ujarnya.

Ia pun mengusulkan, Pem­kab Bogor sebaiknya mela­kukan perpanjangan kerja sama terkait penggunaan Wisma Diklat BPSDM milik Kemendagri sebagai Pusat Isolasi Covid-19, mengingat kerja sama antarkeduanya bakal berakhir akhir tahun ini. Hal tersebut lantaran kon­disi kasus Covid-19 di Kabu­paten Bogor masih cukup tinggi. ”Bila memang angka covid di Kabupaten Bogor masih tinggi, sebaiknya dip­erpanjang kerja samanya dengan BPSDM Kemendagri. Sebab, ini sangat membantu apabila terjadi overload di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta,” ujarnya.

Perpanjangan kerja sama tersebut sangat berdampak bagi masyarakat, mengingat Wisma Diklat BPSDM milik Kemendagri diperuntukkan bagi pasien ODP, OTG dan pasien PDP. ”Ini juga sangat membutuhkan bagi masyara­kat agar terhindar dari dam­pak sosial dari lingkungannya,” pungkasnya. (ogi/dil/c/mam/py)

Sumber : https://www.metropolitan.id/2020/12/bogor-krisis-ruang-isolasi/