May 22, 2022

Artha Zone

Created & modified by m1ch3l

Menyimak Anomali Perlakuan KPK dalam Dua OTT

Menghitung hari. Sampai dengan Kamis (20/10), sudah 304 hari lima orang pimpinan jilid IV KPK bertugas. Meski belum mempublikasikan Peta Jalan yang dijanjikan dalam pemberantasan korupsi, Agus dan empat pimpinan lain telah melakukan peningkatan kegiatan penindakan dalam berbagai operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat di Indonesia. Tetapi benarkah terjadi tindakan anomali?

Menghitung hari. Sampai dengan Kamis (20/10), sudah 304 hari lima orang pimpinan jilid IV KPK bertugas. Meski belum mempublikasikan Peta Jalan yang dijanjikan dalam pemberantasan korupsi, Agus dan empat pimpinan lain telah melakukan peningkatan kegiatan penindakan dalam berbagai operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat di Indonesia. Tetapi benarkah terjadi tindakan anomali?
Menghitung hari. Sampai dengan Kamis (20/10), sudah 304 hari lima orang pimpinan jilid IV KPK bertugas. Meski belum mempublikasikan Peta Jalan yang dijanjikan dalam pemberantasan korupsi, Agus dan empat pimpinan lain telah melakukan peningkatan kegiatan penindakan dalam berbagai operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat di Indonesia. Tetapi benarkah terjadi tindakan anomali?

Rabu, 19 Oktober 2016  19:46

OTT pertama KPK di bawah pimpinan jilid IV ini tentu hal yang susah dilupakan. Tim KPK berhasil menjerat ikan yang lebih besar dari kakap. Mereka melakukan OTT terhadap anggota Komisi V DPR dari PDI-P Damayanti Wisnu Putranti pada 13 Januari 2016. 
 
Damayanti yang kemudian menjadi justice collaborator ditangkap bersama Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, serta dua rekan Damayanti: Dessy A. Edwin serta Julia Prasetyarini. Keempatnya menjadi tersangka korupsi proyek dana aspirasi pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara dengan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di akhir persidangan, pengadilan tipikor akhirnya mengganjar Damayanti dengan vonis 4 tahun 6 bulan penjara.
 
Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menetapkan anggota Komisi V dari fraksi Golkar Budi Supriyanto dan dari fraksi PAN Andi Taufan Tiro sebagai tersangka sedangkan dari Kementerian PUPR ada Kepala Balai Badan Pembangunan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary ikut menjadi tersangka. Proses hukum kepada ketiganya masih berlangsung.
 
Setelah OTT pertama, KPK seperti mulai panen. OTT Kedua terjadi pada 12 Februari 2016, ketika KPK menangkap Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna, pengusaha Ichsan Suaidi dan pengacaranya Awang Lazuardi Embat. Perkara ini adalah suap penundaan pengiriman salinan kasasi Ichsan yang divonis lima tahun penjara oleh MA.
 
Benarkah Ada Anomali?
OTT kedua kemudian disusul OTT Ketiga, pada 31 Maret 2016. Saat itu, KPK menangkap Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko, Senior Manager PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno, serta pengusaha Marudut Pakpahan. Ketiganya diduga akan menyuap Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu sebesar Rp 2 miliar terkait penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan PT Brantas.
 
Hanya saja, kasus ini seperti mengalami anomaly. Meski Sudi Dandung dan Marudut sudah dinyatakan terbukti bersalah sebagai penyuap, namun KPK hingga saat ini belum menetapkan tersangka penerima suap meski sudah memeriksa Sudung dan Tomo di tingkat penyidikan maupun penuntutan. 

Selanjutnya OTT keempat, pada tanggal yang sama, 31 Maret 2016, KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Personal Assistant PT Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro. Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja kemudian juga menyerahkan diri. Ariesman terbukti menyuap Rp2 miliar Sanusi untuk mempercepat pembahasan rancangan peraturan derah reklamasi Teluk Jakarta.
 
Meski mengkategorikan korupsi ini sebagai “grand corruption” tapi KPK tampak berhenti mengusut kasus ini hanya sampai pada Ariesman dan Sanusi. Padahal dalam persidangan tampak peran pihak lain seperti pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan maupun peran Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi dan Ketua Balegda Mohamad Taufik yang juga kakak kandung Sanusi. 
 
Alhasil, OTT keempat dan ketiga yang berlangsung di hari yang sama, sejauh ini sama-sama mengalami anomali. Anomali itu menimbulkan sejumlah tanya. Apakah KPK juga terkena sindroma pedang hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas?  Publik tentu belum bisa mengejudge KPK karena sejauh ini KPK memang belum menentukan sikap, bagaimana kebijakan pimpinannya menyikapi kasus suap yang mendapat sorotan publik ini ke depan. (des/ana/nii-Bersambung)
 
Sumber :