3 Desember 2020
BERDASARKAN data Dinkes Kota Bogor pada Selasa (1/12), dari 21 rumah sakit rujukan, jumlah tempat tidur isolasi sebanyak 464 unit dengan ICU 20 unit. Dari angka itu terisi 376 tempat tidur atau 81 persen dan tempat tidur ICU sebesar 90 persen atau terisi 19 pasien.
Sedangkan di Pusat isolasi BNN Lido, dengan kapasitas 100 tempat tidur, terisi 50 persen. ”Grafik kenaikannya tinggi sekali, di 21 rumah sakit rujukan di atas 50 persen atau hampir penuh,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, Rabu (2/12).
Ia menyebutkan, saat ini Satgas sangat intens berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan untuk memastikan ketersediaan tempat tidur isolasi dan penanganan pasien Covid-19 di Kota Bogor. ”Kita sedang koordinasi untuk menjadikan salah satu rumah sakit khusus menangani pasien Covid-19,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, didampingi jajarannya meminta rumah sakit rujukan Covid-19 yang telah ditunjuk Pemkot Bogor maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kapasitas tempat isolasi dan ICU. Sebab, di Kota Bogor jumlahnya masih sangat terbatas.
Tercatat ada 21 ruang ICU atau 11 persen dari total seluruh rumah sakit. Untuk itu, pihaknya meminta hal tersebut perlu ditingkatkan. ”Tren yang ada meningkat terus, karena kita harus meningkatkan kapasitas tempat isolasi dan ICU. Rumah sakit diharapkan kerja samanya dalam meng-update secara real time tentang keterisian tempat tidur untuk memudahkan dalam mengatur,” katanya.
Terpisah, Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir, menerangkan, dari 120 tempat tidur yang disediakan khusus pasien Covid-19, saat ini sudah terisi 92 tempat tidur. Kondisi ini membuat tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di RSUD Kota Bogor bertumbangan. ”Untuk kasur Covid-19 sekarang sudah terisi 92 unit. Sebenarnya kapasitas kita sudah menyediakan 120 kasur, tapi karena tenaga kita dari tujuh bulan ini terus-menerus, tidak berhenti-henti bekerja, ya mulai bertumbangan lah satu per satu. Tapi masih bisa kita atasi,” kata Ilham.
Untuk itu, Ilham mengaku sudah menambah jumlah nakes di RSUD dengan proses yang sudah diatur melalui BLUD. Sehingga saat ini jumlah nakes di RSUD Kota Bogor sekitar seribu pegawai. Namun khusus yang menangani Covid-19 ada 235 orang dan akan menambah 100 nakes lagi. ”Kalau kita mengajukan dari ASN itu cukup lama prosesnya. Jadi, mau nggak mau kita harus gerak cepat. Seperti tadi pesan pak wali untuk mempersiapkan pada situasi terburuk atau worst situation,” ungkapnya.
Serupa terjadi di Kabupaten Bogor. Tingginya penambahan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bogor, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mesti mengambil langkah cepat untuk mengatasi potensi over kapasitas ruang isolasi penanganan Covid-19.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan, mengatakan, sampai saat ini ketersediaan ruang isolasi penanganan Covid-19 mencapai 74,76 persen dari total 970 ruang rawat yang tersebar di 29 rumah sakit rujukan. ”Dari 29 rumah sakit rujukan kita punya ruang khusus Covid-19 sebanyak 970 kamar dan yang sudah terisi 700 kamar. Artinya sudah terisi sekitar 74,76 persen,” katanya kepada awak media, Rabu (2/12).
Angka tersebut dipastikan bakal berubah, mengingat penambahan maupun pengurangan kasus positif Covid-19 terus terjadi. ”Kemungkinan penambahan dan pengurangan bisa saja terjadi, makanya kita harus siap,” katanya.
Meski begitu, jumlah tersebut belum termasuk ruang isolasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kemang dan Gedung Pusdiklat milik Arta Graha Peduli di kawasan Cibogo, Puncak, Kabupaten Bogor.
”Sebanyak 970 ini belum termasuk di Kemang dan di Cibogo Puncak. Yang Kemang ada 84 ruangan khusus OPD dan PDP, sementara yang di Cibogo Puncak kita punya 66 kamar untuk pasien OTG Covid-19. Kalau yang 66 di Cibogo belum kita gunakan, karena sedang tahap persiapan sarana dan prasarananya,” bebernya. Sementara itu, Manajer Operasional Pusat Isolasi Covid-19 Kabupaten Bogor, Ongko Priyanto, mengatakan, dari 84 ruangan isolasi di BPSDM Kemendagri Kemang baru terisi 39 orang. ”Itu data pada Selasa (1/12) ya,” ujarnya.
Ia pun mengusulkan, Pemkab Bogor sebaiknya melakukan perpanjangan kerja sama terkait penggunaan Wisma Diklat BPSDM milik Kemendagri sebagai Pusat Isolasi Covid-19, mengingat kerja sama antarkeduanya bakal berakhir akhir tahun ini. Hal tersebut lantaran kondisi kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi. ”Bila memang angka covid di Kabupaten Bogor masih tinggi, sebaiknya diperpanjang kerja samanya dengan BPSDM Kemendagri. Sebab, ini sangat membantu apabila terjadi overload di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta,” ujarnya.
Perpanjangan kerja sama tersebut sangat berdampak bagi masyarakat, mengingat Wisma Diklat BPSDM milik Kemendagri diperuntukkan bagi pasien ODP, OTG dan pasien PDP. ”Ini juga sangat membutuhkan bagi masyarakat agar terhindar dari dampak sosial dari lingkungannya,” pungkasnya. (ogi/dil/c/mam/py)
Sumber : https://www.metropolitan.id/2020/12/bogor-krisis-ruang-isolasi/
More Stories
Dukung Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Tim Saber AGP Ikut Jaga Kebersihan dan Keamanan
Artha Graha Peduli dan Artha Graha Network Terjunkan Tim Saber dan Dukung People Fest
Artha Graha Peduli dan Artha Graha Network Terjunkan Tim Saber dan Dukung People Fest