Arta Graha Tak Ingin Dibedakan dengan Pemilik Lahan Lain di Teluk Kendari

Umbu menjelaskan, sebelumnya lahan tersebut tidak ada pohon mangrove dan hanya tambak ikan atau empang, namun karena ada kegiatan penanaman mangrove dari masyarakat khususnya mahasiswa sampai saat ini, akhirnya dinilai sebagai Hutan Mangrove Teluk Kendari.

“Dulu tidak ada mangrove di situ, hanya empang saja. Tapi karena ada kegiatan mahasiswa menanam mangrove dan sekarang sudah besar-besar. Akhirnya disebut Hutan Mangrove,” ungkapnya.

Kata Umbu, meski adanya tuntutan pencabutan sertifikat tanah Artha Graha di wilayah Teluk Kendari karena dinilai ada pelanggaran, pihaknya mengaku tetap taat dengan hukum yang berlaku.

“Kami sebenarnya taat sama aturan atau regulasi yang ada. Kalau memang itu sudah keputusan resmi dari pemerintah dan DPRD, kami tetap akan taat dengan catatan tidak membeda-bedakan karena sepanjang Teluk Kendari bukan Artha Graha saja yang punya tanah, tapi ada juga masyarakat lain memiliki tanah,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Kendari, La Ode Lawama menjelaskan, lahan di Teluk Kendari yang dipersoalkan saat ini sudah dimiliki oleh warga dibuktikan dengan sertifikat jauh sebelum ada Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kendari Tahun 2010-2030.

“Jauh sebelum ada Perda RTRW itu lokasi di Teluk Kendari sepanjang pinggir pantai dijadikan empang oleh masyarakat pada tahun 80-an,” ungkap Lawama.

Politisi PDIP ini menjelaskan, kepemilikan tanah di area Teluk Kendari bukan hanya Artha Graha, tetapi juga terdapat beberapa orang dan harus memiliki kajian hukum untuk mencabut kepemilikan tersebut.

“Kalau kepemilikan tanah Artha Graha dan beberapa orang hari ini tidak bisa kita menyalahi dan dicabut sertifikatnya, karena sertifkat dikeluarkan langsung Pertanahan,” jelasnya.

Hanya saja, kata Lawama mengingatkan, jika Artha Graha ke depannya melakukan aktivitas di Hutan Mangrove Teluk Kendari akan bertentangan dengan Perda tersebut.

“Kalau nanti ada aktivitas Artha Graha di tanah yang sudah diklaim di Hutan Mangrove Teluk Kendari, harus berkomunikasi dengan pemerintah,” ucapnya.

Belum lagi kata dia, saat ini tanah yang ada di Teluk Kendari yang diklaim oleh Perda tersebut bahwa areal sebelah kanan dari kantor DPRD Kendari sampai wilayah tapak kuda masuk area kawasan hijau.

“Tapi area kawasan hijau tidak membunuh hak-hak rakyat. Pemerintah tetap menghormati hak-hak rakyat walaupun sudah ditetapkan masuk jalur hijau,” tutupnya. (B)

Reporter: Kardin

Editor: Haerani Hambali

Sumber :  https://telisik.id/news/arta-graha-tak-ingin-dibedakan-dengan-pemilik-lahan-lain-di-teluk-kendari